JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, semua pihak memiliki peluang yang sama untuk berinvestasi di pembangunan infrastruktur ibu kota baru. Khususnya untuk infrastruktur moda transportasi.
Dia menyatakan, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi di ibu kota baru terbuka untuk swasta dari dalam negeri maupun asing. Menurutnya, keberadaan investasi asing bukan masalah.
"Pada dasarnya kami buka skema KPBU, jadi bahwa kalau asing mau masuk, sah-sah saja," ujarnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Kemenhub memang tengah merancang konsep transportasi massa di lokasi ibu kota baru, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Beberapa jenis transportasi massa yang dipertimbangkan adalah Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). Transportasi massal itu akan terhubung secara bertahap.
"Kalau saya mau usulkan, LRT dulu yang kami berikan pada swasta," katanya.
Berdasarkan perhitungan Bappenas, pembangunan ibu kota baru membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun. Di mana porsi pendanaan dari APBN hanya sebesar 19%, sisanya berasal dari investasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sumber:Okezone.com
